Lama-lama Hanya Penonton

Amien Rais

Edisi: 25/Mar/2009 wib

“Jadi yang kita terima dari perusahaan-perusahaan timah itu… tak sebanding dengan lingkungan yang hancur,” Amien Rais

MANTAN Ketua MPR RI Amien Rais mengatakan masalah pertimahan di Provinsi Babel bukanlah suatu masalah khusus. Ini juga bukan masalah tipikal hanya terjadi di provinsi dengan julukan Negeri Serumpun Sebalai tersebut.

“Karena hampir semua menyembulkan masalah-masalah yang semilir, yang lebih kurang mirip. Pertama, lingkungan yang hancur, semacam ekosida (pembunuhan sistem ekologi). Dan berdasarkan law of pareto, bahwa hasil yang diterima pemangku kekayaan alam itu kalau digunakan untuk memulihkan lingkungan yang rusak, itu baru sekitar 20 persen,” ungkap Amien dalam Seminar Menyelematkan Industri Timah Nasional di Gedung Nusantara V, Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (24/3).

“Jadi yang kita terima dari perusahaan-perusahaan timah itu, sekali pun katanya kita punya share paling besar di sana, tetap saja untuk mereklamasi lingkungan yang hancur itu baru lima kali dari yang kita peroleh selama ini,” lanjutnya.

Proteksi Perdagangan Timah

edisi: 25/Mar/2009 wib

JAKARTA, BANGKA POS — Seminar Menyelamatkan Industri Timah Nasional menghasilkan beberapa usulan yang diharapkan mampu menjadi jawaban permasalahan pertambangan, khususnya timah, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usulan-usulan itu sendiri sebenarnya sudah pernah dilontarkan secara terpisah sejak problematika seputar timah mencuat. 

Kendati begitu PT Timah Tbk, selaku salah satu BUMN, mengaku usulan tersebut harus dilanjutkan dengan regulasi agar bisa diterapkan dalam langkah kongkrit. Hal ini dikarenakan, perusahaan berplat merah itu hanya sebatas pemain di dunia pertimahan.

Adapun usulan yang diajukan tujuh pembicara dalam seminar yang digelar di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, komplek DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/3), antara lain keuntungan yang didapat dari perdagangan timah perlu disisihkan menjadi dana abadi. Dana ini berguna sebagai jaminan kesejahteraan bagi masyarakat jika nanti timah habis.

Indonesia juga harus keluar dari paradigma exsport oriented yang menjebaknya hanya sebagai pelaku ekspor. Seperti diketahui selama ini kita hanya mengekspor barang tambang tersebut dalam bentuk balok. Kiranya dilakukan pembatasan ekspor sehingga timah tidak cepat habis.

Tindakan pembatasan ekspor sendiri harus diiringi dengan kebijakan industri dan perdagangan lewat pembentukan-pembentukan daerah satelit ekonomi baru. Dengan begitu, Babel tidak hanya berlaku sebagai produsen balok timah tapi juga hasil olahan dari bahan dasar tersebut yang tentunya memiliki added value atau nilai tambah.

Usulan lain mengatakan pemerintah harus memberikan proteksi dalam perdagangan timah tanah air. PT Timah Tbk, yang telah berdiri ratusan tahun di Babel, kiranya diberikan hak khusus sebagai satu-satunya perusahaan yang bisa melakukan ekspor. Meski begitu, hak khusus ini tidak menutup kemungkian akan peran serta masyarakat dan investor atau swasta yang bisa ikut terlibat dalam proses produksi balok timah.

“Usul-usul itu bagus semua. Tapi semua itu harus terlebih dahulu dalam bentuk regulasi, baru kemudian bisa diterapkan. Ya regulasi itu dibuat pihak yang terkait. Kalau kita ini kan hanya salah satu pemain saja. Jadi kita tunggu saja apakah nanti bakal ada regulasinya,” ungkap Abrun Abubakar, Coorporate Secretary PT Timah Tbk, saat ditemui Bangka Pos Group usai seminar yang diselenggarakan DPD RI tersebut.