Menkeu Minta Realokasi Dana MKT

JAKARTA, BANGKA POS — Perjuangan mencairkan dana pesangon Mantan Karyawan Timah (MKT) kembali bergulir. Lewat surat tertanggal 8 Januari 2008, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani meminta Kementerian BUMN merealokasi (mengalokasi kembali) dana pesangon yang tahun lalu telah disetujui sebesar Rp 35 miliar. Dana tersebut sekiranya bisa ditampung BUMN dalam APBNP 2008.

Demikian dikatakan anggota DPR RI asal Babel, Yusron Ihza Mahendra, saat dihubungi Bangka Pos Group, Selasa (26/2). Yusron sendiri telah memastikan adanya permintaan realokasi tersebut ketika bertemu langsung dengan Menkeu yang hadir dalam sidang Komisi I DPR RI pada awal pekan ini.

“Kemarin, Senin (25/2), saya kebetulan ada sidang bersama Menkeu di Komisi I. Pas dia ke toilet, langsung saya cegat dan tanya soal pesangon MKT. Kata Menkeu, dia sudah tulis surat ke Menneg BUMN pada Januari kemarin. Menkeu minta Menneg BUMN untuk menampung dana pesangon yang kemarin sudah disetujui dan menyalurkannya,” ungkap Yusron.

Dengan adanya surat tersebut, Yusron optimis pesangon para MKT dapat dibayar pada tahun ini. Mengacu pada kegagalan di tahun lalu, Yusron merasa sudah ada payung hukum yang cukup untuk mencairkan dana pesangon yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun tersebut.

Sekedar mengingatkan, kegagalan pencairan dana pesangon, yang sebelumnya disetujui dalam APBNP 2007 itu lebih dikarenakan tidak adanya payung hukum yang kuat untuk mengalihkan pencairan dana dari Depnakertrans ke Kementerian BUMN. Berkenaan dengan hal tersebut, Yusron menilai surat Menkeu pada awal Januari lalu dirasakan cukup menjadi alasan bagi Kementerian BUMN untuk menampung dan mencairkan dana pesangon.

“Dari logika hukumnya, kalau saya adalah Menneg BUMN, saya akan terima, tampung. Kalau seandainya KPK mau ribut atau apa, ini kan ada surat dari Menkeu untuk menampungnya, jadi saya tampung. Tidak liar atau apa,” kata Yusron seraya menambahkan kalau alasan lain yang mempengaruhi kegagalan pencairan pesangon pada tahun lalu adalah adanya kekhawatiran kalau rekening yang digunakan untuk menampung sementara dana pesangong akan disebut rekening liar.

Terpisah, Ketua tim lobi Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKBMKT) Tony Budianto menyambut baik surat Menkeu kepada Kementerian BUMN. Bahkan Tony didampingi Eril Mukmin dari Korwil FKKBMKT Jakarta, telah berupaya jemput bola dengan meminta kopian surat tersebut ke kantor Menkeu di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.

“Dalam hal ini tim lobi FKKBMKT tetap terus secara konsisten memperjuangkan anggaran yang telah disetujui DPR untuk APBNP 2007 itu. Untuk itu saya yang juga mewakili 17.248 MKT berharap pada kawan-kawan yang berada di Babel, Karimun, Kundur, Jakarta, meminta restu agar dalam APBNP 2008 akan terjadi pencairan tersebut,” tegas Tony kepada wartawan harian ini, Selasa (26/2).

Tony juga telah menyampaikan salinan surat Menkeu ke Menneg BUMN kepada Yusron dan juga Rudianto Tjen, anggota DPR RI asal Babel lainnya, agar dapat ditindaklanjuti dengan lobi-lobi politik guna mendorong kesuksesan pencarian dana pesangon MKT. (mun)

http://www.bangkapos.com/bangkapos/97c1ababfccb9e20a7e308f4163acb44/6275/baca/1/0/
0/1/2008/Februari/27/0