It’s All About News

Kapolri Bahas Timah Rakyat

leave a comment »

Ismiryadi, Ketua DPRD Bangka Belitung

*  Dibawa ke Rapat Kabinet
*  Kapolri Koordinasi dengan Menkopolhukam
*  APTI dan Astrada Gugat UU Minerba

edisi: 09/Apr/2010 wib

JAKARTA, BANGKA POS – Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri akan segera membawa keberatan masyarakat penambang timah di Bangka Belitung terhadap Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) ke dalam sidang kabinet.

Selain itu, Kapolri juga berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Djoko Suyanto yang selanjutnya diharapkan bisa dirapatkan bersama kementerian terkait.

“Kemarin, Rabu (7/4), kita menemui Kapolri dalam rangka meminta dukungan untuk langkah masyarakat Babel mengajukan judicial review atas UU Minerba. Dan alhamdulillah, Kapolri memberikan dukungan,” ungkap Ketua DPRD Babel Ismiryadi kepada Bangka Pos Group, Kamis (8/4) malam.

Ismiryadi– akrab disapa Dodot, menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi keberatan masyarakat penambang di Babel terhadap UU Minerba. Salah satunya tertuang dalam pasal 22 yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS). Padahal, penambangan di DAS juga jelas-jelas dilarang oleh beberapa UU lainnya.

Peraturan lain yang dirasa memberatkan adalah ketentuan luas wilayah minimal untuk melakukan kegiatan penambangan. Dodot mengatakan luas wilayah minimal yang disyaratkan UU Minerba adalah lima hektare.
“Itu luas hamparan, ya. Bukan misalnya luas wilayah tambang yang satu ditambah tambang yang lain,” tutur Dodot.

Lebih lanjut, Dodot menyebutkan masyarakat juga keberatan dengan sistem untuk memperoleh kuasa penambangan (KP). Dalam urusan ini, UU Minerba mengharuskan sistem tender dalam upaya memperoleh kuasa penambangan. “Tender itu kan biasanya dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Terpisah, anggota DPD RI asal Babel, Bahar Buasan membenarkan soal hasil pertemuan antara DPRD Babel dan Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (7/4).

Pria yang ikut dalam pertemuan tersebut menambahkan Kapolri juga akan memberikan himbauan kepada jajarannya berkaitan dengan keberatan masyarakat penambang timah atas UU Minerba. “Kapolri akan memberikan himbauan kepada Kabareskrim, Direktur V Mabes Polri, dan juga Kapolda yang baru,” kata Bahar kepada harian ini, Kamis (8/4).

“Kita sendiri ikut prihatin dengan para penambang rakyat, terutama masyarakat kecil, atas penerapan UU ini,” lanjutnya seraya mengatakan pertemuan dengan Kapolri berlangsung selama kurang lebih setengah jam.

Terbentur Masalah Teknis

Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI) dan Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) mengajukan judicial review terhadap UU Minerba yang dinilai merugikan para penambang di Bangka Belitung. Namun APTI dan Astrada belum bisa mendaftarkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkenaan dengan sejumlah prosedur yang harus dipenuhi seperti berkas permohonan judicial review yang harus dibuat 11 rangkap.

“Ini masalah teknis saja. Nanti kita akan penuhi dan kita proses. Intinya kita ingin mengajukan judicial review atas UU Minerba,” kata Ketua Umum APTI Dharma Sutomo usai menyampaikan surat permohonan berupa aspirasi perubahan UU Minerba ke bagian TU Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka, Jakarta, Rabu (7/4).

Sebelum ke gedung MK, kedua asosiasi pertambangan itu berencana melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI. Audiensi bertujuan menjabarkan usulan perubahan UU Minerba yang dirasa memberatkan masyarakat. APTI dan Astrada juga menilai sejumlah pasal dalam UU Minerba bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sekretaris Umum APTI Johan Murod bersama Ketua Umum APTI Dharma Sutomo mendatangi Komisi VII DPR RI, Rabu (7/4). Ada juga Ketua Astrada Zuristyo Firmadata dan jajaran pengurus Astrada se-Babel. Kunjungan ini diikuti Ketua Panja UU Minerba DPRD Babel Abdullah Ma’ruf yang ikut mendukung direvisinya UU Minerba. Turut hadir H Sukirman, anggota DPRD Bangka Barat.

“Misalnya dalam pasal 67 ayat 1 yang berbunyi Bupati/Walikota memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan mau pun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal ini sangat bertentangan dengan Pancasila yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia,” tutur Johan menyebutkan salah satu butir keberatan terhadap UU Minerba.

“Pasal ini sangat diskriminatif dan memungkinkan timbul konflik antara penduduk setempat dan pendatang. Di Babel (Bangka Belitung) itu ada 300 ribu pendatang yang mengais rezeki,” lanjutnya.

Sayangnya keinginan audiensi APTI dan Astrada dengan Komisi VII DPR RI belum bisa terwujud. Staf sekretariat Komisi VII DPR RI, Razi Amri mengaku masih mengagendakan pertemuan tersebut.

Johan Murod mengatakan masyarakat Bangka Belitung tidak ingin melakukan tindakan anarkis berkenaan dengan pemberlakukan UU Minerba. Kejadian penghancuran Kantor Gubernur Babel pada 5 Oktober 2006 cukup menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat.

“Saya sendiri dipenjara selama tiga bulan karena kejadian itu. Untuk itu lah kali ini kita ingin menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang elegan,” ujar Johan.

Ketua Panja UU Minerba DPRD Babel, Abdullah Ma’ruf mengaku mendukung penuh langkah APTI dan Astrada untuk perubahan UU Minerba. Sebagai wujud dukungan, Abdullah menyerahkan sejumlah dokumen kepada staf sekretariat Komisi VII DPR berkenaan dengan usulan perubahan tersebut.

“Suara kita kurang lebih sama dengan yang disampaikan APTI dan Astrada tadi,” tegas Abdullah.
Terpisah, Humas PT Timah M Wirtsa Firdaus mengaku tidak mempermasalahkan keinginan APTI dan Astrada untuk merevisi UU Minerba lewat judicial review. Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Bangka Belitung, PT Timah akan terus mengikuti jalannya proses judicial review.

Disinggung tentang isi UU Minerba yang menurut APTI dan Astrada perlu dirubah, Wirtsa menyebutkan PT Timah tidak melihat sejauh itu. Pada prinsipnya, kata Wirtsa, PT Timah akan mengikuti semua ketentuan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (mun)

Sumber :
http://cetak.bangkapos.com/etalase/read/31553.html

Written by didit

10 April, 2010 pada 5:10 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: