It’s All About News

Ada Skenario Gulingkan Antasari

with one comment

*  Keyakinan Pihak Keluarga dan Tim Advokasi

edisi: 03/May/2009 wib

JAKARTA, BANGKA POS — Nama Antasari Azhar sejak dua hari terakhir ramai menjadi pembicaraan di media. Tak saja di media nasional dan lokal, bahkan sejumlah media internasional juga melansir kasus yang sedang melilit Ketua KPK nonaktif itu.

Antasari, kelahiran Pangkalpinang Bangka Belitung, bukan sedang tersohor oleh sepak terjangnya membongkar kasus korupsi. Ia dituding sebagai otak pembunuhan terhadap bos PT Putera Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen, pertengahan Maret lalu. Kasus pembunuhan itu disebut-sebut ditengarai kisah ‘cinta terlarang’. Wal hasil, karir Antasari sebagai ‘macan’ korupsi pun bak lenyap. Garangnya kini hanya menyisa cemoohan.

Namun tidak demikian halnya dengan keluarga Antasari. Keluarga menganggap tudingan atas keterlibatan Antasari hanya sebagai cobaan. Bahkan, keluarga menyebut ada upaya sistematis menjatuhkan Antasari.

“Keluarga menilai ini ada upaya sistematis untuk menjatuhkan Pak Antasari,” kata Juniver Girsang, Ketua Tim Advokasi Antasari, kepada wartawan, di pintu gerbang komplek Giri Loka II, BSD, Tangerang, Sabtu (2/5) siang.

Baik Juniver maupun pihak keluarga besar Antasari memiliki pendapat yang sama. Yakni ada skenario yang mengkait-kaitkan Antasari dalam penembakan Nasrudin sekitar Maret silam.

“Saat ini begitu gencar dan begitu banyak pihak-pihak yang membentuk opini. Dengan pembentukan itu, tidak menutup kemungkinan klien kami ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan tindakan represif,” tutur Juniver.

Meski begitu, pengacara yang baru saja ditunjuk sebagai ketua tim advokasi itu mengatakan, keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menemukan penggerak yang diduga ada di balik opini sistematis tersebut. “Kita menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan masyarakat yang menilai. Yang jelas kita tahu bagiamana Pak Antasari menjalankan tugasnya selama ini,” lanjutnya.

Juniver menuturkan saat ini Antasari dan keluarga berada di rumah. Antasari memilih untuk menenangkan diri dan bersiap untuk memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin (4/5) besok. Keluarga besar juga dalam keadaan baik-baik saja. Mereka hanya kaget dengan tudingan kepada Antasari.

Seperti halnya Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Antasari yang lain, Juniver juga menegaskan kalau Antasari dipanggil sebagai saksi. Bukan sebagai tersangka seperti yang diumum Kejaksaan Agung pada Jumat (1/5) siang. Bantahan yang sama disampaikan Ari saat disambangi wartawan di kediaman Antasari pada malam di hari yang sama.

Juniver menyebutkan hingga saat ini belum ada dokumen yang menyatakan kedekatan Antasari dengan Rani Juliani, perempuan yang disebut-sebut menjadi rebutan antara Antasari dan Nasrudin. “Itu termasuk yang perlu kita sampaikan. Tapi kita lihat saja nanti. Nyatanya sampai sekarang Pak Antasari menyatakan dia sama sekali tidak terlibat,” tegasnya, seraya memastikan Antasari bakal hadir di Polda Metro Jaya pada Senin (4/5) sekitar pukul 10.00 WIB.

Tangkap Antasari

Sementara itu, desakan agar polisi segera menangkap Antasari Azahar terus bergulir. Seperti yang dilakukan Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Pusat Kajian Anti (PuKAt) Korupsi Fakultas Hukum UGM, Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Padang, Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas, dan  Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) -KP2KKN Jawa Tengah.

“Kepada Polri, kami minta untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat serta membuka informasi motif pembunuhan tersebut. Segera menahan dan menangkap Antasari Azhar, berdasarkan penetapan tersangka yang telah disampaikan ke publik,” tegas Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho dalam jumpa pers bersama Koalisi Masyarakat Selamatkan Pemberantasan Korupsi di kantor ICW, Jakarta, Sabtu (2/5).

Dijelaskan Emerson, penetapan Antasari sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasruddin, tidak dapat dilepaskan dari proses seleksi pimpinan KPK yang mengecewakan publik. Berdasarkan sejumlah temuan dari rekam jejak atau tracking yang dilakukan ICW dan sejumlah kalangan pada saat seleksi calon pimpinan KPK pada Juli-Oktober 2007, ICW sudah meminta Panitia Seleksi untuk tidak meloloskan Antasari.

“Akan tetapi, keputusan politik saat itu bahkan menempatkan Antasari sebagai Ketua KPK. Isu suap terhadap fraksi tertentu bahkan mewarnai proses pemilihan tersebut,” tegas Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Pemantauan Peradilan ICW Febri Diansyah.

Menurut Febri, lantaran seleksi pimpinan KPK penuh kontroversi seperti itu, maka jatuhnya pimpinan KPK yang dipilih tidak berdasarkan proses yang fair, terbuka dan bersih, hanya soal waktu. Dalam kesempatan tersebut, Emerson Yuntho juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan ketetapan pemberhentian sementara terhadap Ketua KPK (non aktif) Antasari Azhar. Pemberhentian oleh Presiden, akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kerja KPK.

Berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, lanjut Emerson, mengatur secara tegas bahwa ketika Pimpinan KPK yang menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan, maka ia diberhentikan sementara dari jabatannya.

“Selanjutnya, pada ayat (3) terdapat penegasan, Presiden harus mengeluarkan penetapan pemberhentian sementara tersebut. Poin ini dianggap sebagai perintah Undang-undang terhadap Presiden SBY untuk sesegera mungkin menerbitkan ketetapan. Karena, status hukum yang jelas bagi Pimpinan KPK akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kerja KPK,” tegas Emerson.

Seruan senada juga disampaikan oleh pengamat politik yang juga Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rahman. Presiden SBY, kata Padjroel, segera menonaktifkan Ketua KPK Antasari Azhar. Namun, bila memang Antasari Azhar ksatria,  Fadjorel menyarankan untuk mengundurkan diri dari pada dinonaktifkan. “Ini semata-mata untuk menyelamatkan KPK di mata publik.

Antasari mengundurkan diri, atau Presiden SBY yang memberhentikannya,” tegas Fadjroel Rahman.

Ditegaskan Fadjroel, KPK harus diselamatkan agar tidak makin dikesankan oleh publik sebagai lembaga yang tebang pilih. “Kesan tebang pilih itu terbukti dalam kasus PT RNI yang sedang ditangani KPK. Ada kesan, kasus ini dilakukan setengah hati oleh KPK, dan berarti juga ini sangat mencurigakan terhadap kasus-kasus tebang pilih lainnya,” ujar Fadjroel.  (persda network/mun/yat/yls)

Rekam Jejak Antasari di KPK

SELAMA dipimpin antasari Azhar, KPK melakukan penyidikan 53 kasus, tujuh di antara sisa perkara komisioner periode sebelumnya. Kasus tersebut antara lain:

* Kasus suap terhadap anggota Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes
* Perkara proyek pengadaan mobil kebakaran di Provinsi Jawa Barat, Bali, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara (Medan) dan Sulawesi Selatan (Makassar)
* Perkara proyek pengadaan pemadam kebakaran di Provinsi Kalimantan Timur APBD 2003 dan 2005
* Perkara penyalahgunaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Kabupaten Pelalawan, Riau, yang melibatkan bupati setempat, Tengku Azmun Jaafar
* Perkara aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Bank Indonesia Rp 100 miliar ke mantan petinggi Bank Indonesia dan anggota DPR. Kasus itu melibatkan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Hamka Yandhu (anggota DPR), Antony Zeidra Abidin (anggota DPR) dan petinggi Bank Indonesia lainnya
* Kasus suap permohonan alih fungsi hutan di Sumatera Selatan (Tanjung Api Api) yang melibatkan anggota DPR Sarjan Tahir, Yusuf  Erwin Faishal dan Al Amin Nasution
* Kasus suap Rp 6 miliar terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan yang dilakukan Arthalyta Suryani terkait penyelidikan kasus BLBI di Kejaksaan Agung, yang kemudian juga menyeret besan SBT, Aulia Pohan.
* Perkara korupsi dana APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim, yang melibatkan Bupati Syaukani HR dan Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan
* Kasus suap Rp 2 miliar terhadap anggota DPR Al Amin Nasution terkait alih fungsi hutan di Kabupaten Bintan. Suap diberikan oleh Sekda Bintan Azirwan.
* Kasus suap di jajaran Ditjen Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta.
* Kasus suap proyek pengadaan kapal patroli di Dirjen Perhubungan Laut, melibatkan Bulyan Royan, anggota DPR.
* Kasus suap anggota DPR Hadi Djamal Rp 1 miliar dalam penambahan dana stimulus untuk proyek infrastruktur pelabuhan di Indonesia Timur (*/persda network)

Sumber : http://cetak.bangkapos.com/etalase/read/20726/Ada+Skenario+Gulingkan+Antasari.html

Iklan

Written by didit

6 Mei, 2009 pada 9:08 pm

Ditulis dalam antasari azhar

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. 2 kata : konspirasi besar

    nur awal

    8 Mei, 2009 at 4:51 pm


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: