It’s All About News

Menuju Era Pertambangan Baru (habis)

leave a comment »

Kecemasan Dominasi Modal

edisi: 02/Apr/2009 wib

BERBAGAI perbaikan pengaturan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU tersebut bakal menjadi peraturan yang sangat ampuh untuk mengatur pertambangan di tanah air.

Hanya saja kecemasan terhadap UU ini tetap saja menghantui, seperti lemahnya proteksi terhadap negara dan dominasi modal untuk mendapatkan wilayah usaha penambangan.

Pemerhati pertambangan timah di Babel, Agus Erwin mengatakan UU Minerba masih memiliki kekurangan karena tidak berpihak pada azas di dalam UUD 1945, pasal 33. “Seharusnya undang undang itu ditunda dulu untuk diperbaiki,” kata Erwin saat ditemui di ruang GBHN, DPD RI, Jakarta, belum lama ini.

Hal yang membuat UU Minerba kehilangan ruh UUD 1945, lanjut Erwin adalah tidak ada penggolongan timah sebagai bahan strategis. Seluruh status badan usaha juga disamaratakan. Baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

“Yang ada badan usaha yang didirikan di wilayah hukum Indonesia. Dengan begitu seluruh pihak berhak mengeksploitasi timah dari hulu ke hilir. Dan kalau seandainya negara sendiri tidak ada tangan khusus yang bisa melindungi aset negara, siapa lagi yang mau melindunginya?” tuturnya.

Dulu, lanjut Erwin, penggolongan dan perlindungan aset negara dipaparkan dengan jelas di UU Nomor 11 tahun 1967. Kekurangan dari proteksi dalam UU tersebut pun dijabarkan Erwin dalam konsep pengaturan pertambangan yang dibuatnya.

”Tapi sekarang orang-orang tengah menunggu PP-nya. Hanya kalau menurut saya, dari UU-nya sendiri itu sudah mengkhawatirkan,” tandas Erwin.

Pernyataan senada diungkapkan Hernu Grandi, pengusaha tambang asal Kepulauan Riau (Kepri). Dengan tegas Hernu meminta agar UU Minerba ditinjau ulang. Pasalnya terlihat jelas aturan-aturan yang tertuang dalam UU tersebut semakin memperkecil hak kepala daerah yang notabene sudah diberi kepercayaan mengelola daerahnya melalui UU Otonomi Daerah.

Bagi pengusaha sendiri, UU Minerba juga memberatkan karena panjangnya alur birokrasi yang harus ditempuh. Di samping memakan waktu, panjangnya alur birokrasi juga menimbulkan biaya yang tentunya tidak kecil.

“Birokrasi dalam mengurus surat-menyurat harus melalui Dirjen yang mana selama ini sifatnya hanya tembusan. Kalau begitu, waktu pengurusan yang biasanya dua bulan selesai bisa bertambah. Belum lagi cost (biaya) yang harus dikeluarkan. Sementara yang tahu potensi itu orang daerah sendiri bukan orang pusat,” kata Hernu kepada wartawan harian ini, Rabu (1/4). 

Mematikan

Menurut Hernu, kerancuan juga menjadi dasar alasan tuntutan untuk penundaan. Dicontohkannya, kerancuan terlihat seperti tertuang dalam pasal 51 UU Minerba. 

Pada pasal itu disebutkan bahwa WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Mengingat sistem pelaksanaannya yang melewati lelang, Hernu yakin bahwa yang bakal menang adalah mereka yang memiliki modal yang kuat. Dan mereka dengan modal kuat itu adalah pengusaha nasional.

“Jadi sama saja mematikan pengusaha lokal. Lalu di pasal 52 ayat satu disebutkan kalau pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 hektar dan paling banyak 100.000 hektar. 

Nah dalam hal ini, bagaimana dengan wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan? Yang tentunya tidak memiliki luas wilayah seperti yang ditentukan,” paparnya.

Dan yang paling merisaukan Hernu adalah UU Minerba tidak disosialisasikan secara terbuka sebelum akhirnya ditandatangani Presiden. Padahal seyogyanya sebuah UU disosialisasikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi jika ada hak yang tidak pas. 

Pandangan berbeda dikatakan Airlangga Hartarto Ketua Komisi VII DPR RI. Bagi dia UU Minerba juga memberikan jaminan hukum dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan timbulnya permasalahan sengketa lahan. Dan kewajiban pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan.

Lebih lanjut, UU Minerba tutur mengatur harmonisasi kegiatan usaha pertambangan dengan mengedepankan prinsip otomoni daerah. 

Di antarannya, mengakomodir pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah, peningkatan pendapatan daerah, program pengembangan masyarakat, dan koordinasi khusus antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral.

”Nah sekarang kita tinggal menunggu PP-nya dari pemerintah. DPR RI sudah memberikan waktu maksimal 1 tahun dari UU itu disahkan, jadi kita tunggu saja,” kata Airlangga.

Ada beberapa aspek yang membuat UU Minerba menjadi peraturan yang tepat. Pertama, menurut Airlangga, UU itu mengedepankan prioritas kepentingan nasional melalui pengutamaan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. 

Kewajiban divestasi saham bagi badan usaha asing, kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional, dan prioritas dalam mendapatkan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) bagi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah adalah aspek lain dalam UU tersebut. (mun)

Sumber : http://cetak.bangkapos.com/etalase/read/19545.html

Written by didit

4 April, 2009 pada 11:31 pm

Ditulis dalam minerba

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: