It’s All About News

Menuju Era Pertambangan Baru (2)

with one comment

Cukup IUP Bukan KP

edisi: 01/Apr/2009 wib

TAMBANG inkonvensional (TI) atau tambang rakyat ini akan diakomodir dalam UU Minerba dengan sejumlah persyaratan. TI tidak bisa menambang di sembarangan tempat, seperti lokasi TI persis di tengah permukiman warga. Foto diambil beberapa waktu lalu. DENGAN Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), bupati atau walikota memang memiliki wewenang untuk memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pemerintah setempat juga memiliki kewenagan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencakup eksplorasi dan operasi produksi. Tidak lagi dengan memegang Kuasa Penambangan (KP) seperti UU tahun 1967.

Ketua Komisi VII DPR RI, Airlangga Hartarto mengatakan di samping hak, pemegang IPR juga memiliki kewajiban. Di antaranya melakukan kegiatan penambangan paling lambat tiga bulan setelah penerbitan IPR. Pemegang IPR juga harus mengelola lingkungan hidup dan membayar iuran tetap serta iuran produksi.

“Pemegang IPR juga wajib menyampaikan laporan berkala kepada pemberi IPR dan menaati ketentuan perundang-undangan di bidang keselamatandan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan serta persyaratan teknis pertambangan,” kata Airlangga saat seminar Menyelamatkan Industri Timah Nasional di ruang GBHN, DPD RI, Jakarta, belum lama ini.

Sementara itu untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pertambangan yang baik, UU Minerba mengharuskan pemerintah kabupaten/kota untuk mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang. 

Pejabat ini berperan mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan pertambangan rakyat yang berada di dalam wilayahnya. Dan melaporkan pencatatan tersebut secara berkala kepada menteri dan gubernur setempat.

Pemerintah kabupaten/kota tidak hanya diperbolehkan memberikan IPR. Mereka juga bisa memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tentunya memiliki wilayah cakupan penambangan lebih luas. 

IUP terbagi menjadi dua, yaitu IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Serta IUP operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

“IUP diberikan bupati/walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Penambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ota. Sedangkan bila WIUP berada di lintas wilayah kabupaten/kota maka yang berhak adalah gubernur dengan terlebih dahulu ada rekomendasi dari bupati/walikota setempat. Dan untuk lebih dari itu, maka kewenangan ada di Menteri,” ujarnya.

Bisa Dialihkan

Seperti halnya IPR, IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Dan seperti telah disebutkan dalam tulisan di edisi sebelumnya, IUP dan IUPK tidak boleh dipindahtangankan. 

Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan jika telah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Diikuti dengan syarat dimana harus memberitahu kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota. Pengalihan itu juga bisa terjadi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU Minerba dipastikan melindungi barang tambang dengan ketentuannya yang mengharuskan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi harus melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

“Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tetapi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK,” tegas Airlangga.

Sanksi Tegas

Pelarangan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK tentunya mengingatkan kita dengan penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin yang katanya menjadi sumber dari maraknya aksi penyelundupan. Dan berdasarkan temuan Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, yang bekerja pada tahun 2006 silam, sedikitnya ada 6.308 kegiatan penambangan timah tidak berizin dari 6.507 kegiatan penambangan masyarakat di Babel.

Airlangga membeberkan 6.308 penambangan timah tanpa izin itu diantaranya terdapat di KP PT Timah Tbk dan PT Koba Tin. Masing-masing perinciannya yaitu 3.936 unit di KP PT Timah dan 1.300 unit di KP PT Koba Tin.

“Dan sebagai catatan, penertiban yang dilakukan Mabes Polri di PT Koba Tin, itu adalah hasil rekomendasi dari Komisi VII. Jadi Komisi VII tidak tinggal diam dalam menindaklanjuti hasil dari Panja,” imbuh Airlangga.

Berbicara tentang sanksi, UU Minerba memberikan sanksi yang cukup berat untuk mereka yang melanggar. Sanksi administratif bakal dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU. 

Sanksi administratif itu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasional produksi, hingga pencabutan IUP, IPR dan IUPK.

Ada juga ketentuan pidana yang memberikan sanksi lebih berat yang berupa pidana penjara dan denda. Untuk mereka yang melanggar ketentuan tertentu setidaknya ada pidana penjara dengan rentang waktu 1 tahun hingga 10 tahun. Denda juga cukup besar dimana antara rentang Rp 100 juta hingga Rp 10 miliar. (mun)

Sumber : http://cetak.bangkapos.com/etalase/read/19508.html

Iklan

Written by didit

1 April, 2009 pada 5:42 pm

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Ass. Warr. Wabb.
    Supaya UU Minerba cepat di aplikasikan di daerah maka segera siapakn perngakatnya, berupa PP dan Perturan Menteri…

    zainal

    6 Oktober, 2009 at 7:08 am


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: