It’s All About News

Menuju Era Pertambangan Baru (1)

leave a comment »

Izin Penambangan Rakyat Cukup Bupati

edisi: 31/Mar/2009 wib

BAGI Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, UU Minerba menjadi tumpuan guna membenahi aktivitas penambangan timah. Oleh sebab itu, PP sebagai petunjuk dalam pelaksanaan UU ini sangat ditunggu-tungu.

Gubernur Babel, Eko Maulana Ali berharap agar pemerintah segera menerbitkan PP yang dibutuhkan. PP ini menjadi acuan sehingga tidak membuat kebingungan bagi pemerintah daerah.

“Seyogianya bisa cepat diimplemetasikan agar tidak membingungkan kami yang di daerah,” ungkap Eko di sela-sela kegiatan peresmian Anjungan Babel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (29/3) lalu.

Babel akan mengikuti apa pun yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Termasuk berkaitan dengan UU Minerba. Tidak ada usulan khusus yang diajukan untuk PP yang nantinya bakal diterbitkan. 

Babel hanya mengusulkan aspirasi yang berkaitan dengan pengelola tambang untuk kesejahteraan daerah, tata ruang, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan pertambangan. Misalnya persoalan pengaturan izin tambang.

“Semuanya sudah kita usulkan kepada Dirjen (Direktorat Jenderal) Pertambangan. Kita sudah melakukan beberapa pendekatan, sudah kita sampaikan aspirasi kita, tinggal pemerintah pusat terjemahkan,” tegasnya.

UU Minerba disahkan DPR RI pada Desember tahun lalu. UU pengganti dari UU No 11  tahun 1967 tentang Pertambangan ini kemudian ditandatangani Presiden pada 12 Januari silam. 

Pro dan kontra mewarnai kehadiran UU Minerba. Ada yang percaya kalau UU itu akan mengatur dunia pertambangan di tanah air menjadi lebih baik. Tak sedikit pula yang mengajukan keberatan karena tidak memberikan keuntungan.

Maksimal 25 Hektare

Ketua Komisi VII DPR RI Airlangga Hartanto menegaskan bahwa UU Minerba sudah cukup kuat untuk mengatur pertambangan di Indonesia. 

Hal itu dipastikan terwujud bila pemerintah telah menerbitkan PP yang akan mendukung pelaksanaan UU tersebut. Setidaknya, kata Airlangga, UU Minerba membutuhkan 20 isu yang memerlukan PP dari pemerintah.

“Dan PP itu sedang dibahas pemerintah. Kami sudah meminta waktu maksimal 1 tahun dari UU disahkan untuk seluruh PP itu. Karena kalau PP itu tidak keluar maka perubahan paradigma itu tidak terjadi,” ujar Airlangga di seminar ‘Menyelamatkan Industri Timah Nasional’ di ruang GBHN, DPD RI, Jakarta, belum lama ini.

Berbicara tentang timah, Airlangga membeberkan beberapa perbaikan pengelolaan yang dilakukan lewat UU Minerba. Dalam UU yang terdiri dari 175 pasal itu, lanjutnya, ada pengaturan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan. 

Di antaranya, mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai. WPR juga harus mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 meter. Terdiri dari endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.

“Luas maskimal wilayan pertambangan rakyat adalah 25 hektar. Wajib juga disebutkan jenis komoditas yang akan ditambang. Dan WPR merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun,” jelasnya.

Airlangga menyebutkan, WPR ditetapkan oleh bupati atau walikota. Kepala daerah ini bisa melakukannya setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD setempat. Sementara itu, untuk pedoman, prosedur dan penetapan WPR, Airlangga mengatakan hal itu diatur dengan PP atau peraturan pemerintah.

Lebih lanjut, bupati atau walikota juga berhak memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) yang tentunya diikuti beberapa ketentuan. IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik itu perorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

“Luas wilayah untuk satu IPR perseorangan paling banyak 1 hektar. Kelompok masyarakat paling banyak 5 Ha. Dan koperasi paling banyak 10 Ha. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang,” tutur Airlangga.

Karena memiliki hak untuk memberikan izin, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi atas lahan tambang. Pasalnya, pemerintah juga menerima dana reklamasi dari perusahaan-perusahaan tambang. “Dengan itu maka kewajiban pemerintah untuk good mining practice,” pungkasnya.

Masih berkaitan dengan izin, UU Minerba tidak membenarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) dipindahtangankan. Hal ini agar royalti yang diterima pemerintah menjadi jelas dan sesuai dengan amanat UU.

“Dari tahun 1987 sudah ada 3000 KP dan dari 3000 KP itu pelaporannya sangat minim sehingga pemerintah pusat tidak mengetahui apa-apa yang ditambang. Dan otomatis royalti yang diterima pemerintah tidak seperti yang diamanatkan UU,” imbuh Airlangga. (mun)

Sumber : http://cetak.bangkapos.com/etalase/read/19488.html

Iklan

Written by didit

1 April, 2009 pada 5:36 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: