It’s All About News

Emron-Rahim Ajukan PK

leave a comment »

 edisi: 28/Feb/2009

PANGKALPINANG, BANGKA POS — Terpidana kasus korupsi dana kredit usaha tani (KUT) KUD Jangkang Permai Emron Pangkapi dan Abdul Rahim bakal mengambil upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhi vonis masing-masing enam bulan dan satu tahun penjara terhadap kedua terpidana. Upaya hukum luar biasa Emron dan Rahim ini setelah kuasa Hukum terpidana Emron dan Abdul Rahim, Dharma Sutomo menerima kuasa dari kliennya.

“Walaupun PK tidak akan dapat menunda eksekusi, kita akan melakukan PK terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung,” ujar Dharma Sutomo yang biasa disapa Momo, Jumat (27/2) malam.

Momo membenarkan kedua kliennya, Emron dan Rahim sudah menerima surat pemberitahuan berkenaan dengan putusan kasasi MA. “Kita akan mengikuti proses hukum. Namun kita masih ada upaya hukum luar biasa. Eksekusi merupakan kewenangan ekskutor dalam hal ini jaksa atas permintaan dari hakim,” papar Momo.

Setelah putusan kasasi MA yang diterima PN Sungailiat, Emron dikabarkan sedang berada di luar negeri. Harian ini sempat berbicara dengan Emron via ponsel. Saat itu Emron mengatakan putusan MA belum diketahuinya. Keberadaan Emron di luar negeri ini juga dibenarkan Momo,”Saat ini klien kami sedang berada di luar negeri. Saya juga menunggu sekembalinya dari luar negeri,” ujarnya.

Ternyata salinan putusan kasasi MA hingga Jumat (27/2) belum kunjung diterima Kejaksaan Tinggi Babel. Jaksa selaku eksekutor belum dapat melakukan eksekusi terhadap Emron dan Rahim. “Yang jelas, bila putusan kasasi Mahkamah Agung RI sudah sampai ke jaksa eksekusi bisa dilakukan. Jaksa masih menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Sungailiat,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Babel Agus Irianto, kepada Bangka Pos Group, Jumat (27/2) di Kantor Kejati Babel di Pangkalpinang.

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kata Agus tidak ada jangka waktu. Namun bila jaksa menerima salinan putusan kasasi maka segera untuk dieksekusi. Terhadap terpidana Abdul Rahim yang berstatus anggota DPRD Babel, menurut Agus tidak mempengaruhi pelaksanaan eksekusi dan tidak perlu menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri.

“Tidak ada masalah kalau yang bersangkutan masih sebagai anggota dewan. Karena kejaksaan melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Sehingga kita tidak perlu menunggu surat dari Mendagri, dan kami hanya pelaksana putusan hakim tertinggi yaitu putusan hakim agung,” ujar Agus.

Izin bagi terdakwa berstatus anggota dewan atau pejabat negara hanya berlaku pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan. Apalagi Rahim sudah menjalani sidang otomatis sudah mendapatkan izin. (rya)

http://cetak.bangkapos.com/etalase/read/18212.html

Iklan

Written by didit

28 Februari, 2009 pada 10:22 pm

Ditulis dalam emron pangkapi

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: