It’s All About News

Pemerintah Harus Proteksi Balok Timah

leave a comment »

HR Agus Erwin

HR Agus Erwin

edisi: 22/Feb/2009 wib

KIPRAHNYA di dunia pertambangan tak perlu diragukan lagi. Selama kurang lebih 28 tahun berkecimpung di bidang bisnis, HR Agus Erwin, yang juga adalah tokoh masyarakat Babel, cukup paham tentang seluk beluk tata niaga pertambangan. Menurut Agus, perlu sistem baru agar timah lebih menguntung bagi rakyat Babel. Sistem yang merupakan usulan tata niaga perdagangan timah ini tidak lantas menyingkirkan pihak swasta yang katanya diperlukan dalam pembangunan Babel sebagai sebuah  provinsi baru. Agus mengatakan pemerintah hanya harus melakukan proteksi terhadap balok timah yang selama ini menjadi komoditi ekspor. Berikut penjelasan Agus kepada wartawan Bangka Pos Group, M Ismunadi, saat ditemui di kantornya di Jalan Fatmawati, Jakarta, Jumat (20/2) malam.

Bagaimana Anda melihat problematika pertimahan di Babel?

Kalau saya melihatnya dari sisi yang mendasar, tidak bisa dilihat  sepotong-sepotong. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3  telah menyebutkan bahwa bumi, Air, dan yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh negara. Dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. Kalau kita melihat itu, jelas bahwa timah pun masuk ke dalam situ, dikuasai oleh negara. 

Permasalahannya, ketika timah itu diangkat ke atas tanah dan dibayar royalti, timah itu berubah menjadi milik perorangan. Sedangkan royalti itu, sepanjang yang saya tahu, hanya sekitar tiga persen. Itu pun dipungutnya setelah timah diekspor.

Lalu?

Dari permasalahan itu, yang kita pertanyakan adalah mengapa barang yang seharusnya milik negara itu, dengan membayar tiga persen saja kemudian beralih menjadi milik perorangan. Itu rasanya kurang sesuai. Karena akhirnya yang 97 persen itu menjadi milik perorangan, tiga persen yang menjadi milik negara. 

Dan keadaan sekarang ini telah membuat ada dua pihak yaitu pihak BUMN dan pihak yang non BUMN yang mengusahakannya. Jadi kalau saya melihatnya tidak dari sudut sempit, permasalahan timah saja. Tapi ini persoalan mineral di Indonesia. Dan itu kaidahnya hampir sama semuanya, persoalan mineral logam. Apakah itu besi, tembaga, nikel, alumunium, itu sama semua kaidahnya.

Sebagai bahan mineral logam, pengaturan timah itu harusnya seperti apa?

Untuk memahami itu, kita musti melihat bahwa yang namanya mineral logam, itu kan dia mempunyai added value. Artinya, dia masih bisa diproses menjadi produk-produk lanjutan lagi. Misalnya timah setelah menjadi balok, dia masih bisa diproses menjadi timah solder, masih bisa diproses menjadi tin chemical, tin plate, dan produk-produk lainnya. Misalnya macam besi, itu ada tingkatannya masih bisa diproses menjadi yang disebut dengan rough iron, besi cor, besi beton, bisa ditingkatkan menjadi baca, dan banyak. 

Jadi yang namanya logam dasar itu, masih ada tingkatan prosesnya. Oleh karena itu, kalau saya memandang, harusnya ada proteksi dari pemerintah terhadap tingkatan logam dasar. 

Kalau dalam hal timah, itu sampai ke balok timah. Balok timah itu baru namanya logam dasar atau basic metal. Artinya sampai ke tingkat basic metal itu, dia hanya boleh diekspor atau dijual oleh pemerintah. Sesudah tingkat basic metal itulah baru produk selanjutnya boleh dibuka kepada pihak-pihak swasta atau asing. 

Kenapa mesti begitu? 

Karena pemerintah itu seharusnya tidak membuka pintu kepada swasta apalagi asing untuk menguasai bisnis dari hilir sampai ke hulu. Itu namanya penguasaan sumber daya alam, kalau itu kita buka. Sedangkan yang harus kita jual itu adalah apabila kita memang tidak mampu mengelolanya, baik dari segi permodalan maupun teknologi. 

Kalau kita sendiri sudah mampu, kenapa kita harus mengundang asingnya. Artinya, sama dengan kita mengumbar sumber daya alam itu tanpa melakukan proteksi kepada dalam negeri. 

Peran swasta berarti harus dihilangkan?

Swasta bisa berperan, baik itu sesudah menjadi balok, maupun sebelum menjadi balok. Tetapi sebelum dia menjadi balok, peran swasta dalam hal ini adalah berdasarkan cost and fee namanya. Mereka bisa masuk dalam hal melebur dan memurnikan sampai menjadi balok. Artinya mereka menjadi kontraktor. Rakyat juga bisa ikut mendirikan peleburan, ikut mendirikan pemurnian.

Tapi rakyat sempat menjerit tentang bagaimana mereka mendapatkan modal sehingga bisa ikut melakukan peleburan dan pemurnian? Di situlah harusnya peran bank-bank pemerintah untuk memberikan peluang kepada rakyat dimana rakyat itu memiliki tanah, kemudian memiliki izin, kemudian didukung bank pemerintah sehingga mereka ikut menjadi pemilik dan ikut juga menikmati hasil daripada sekadar mengambil upah tambang. Ini kalau mau ekonomi pro kepada rakyat.

Terhadap hal ini, apa yang harus dilakukan pemerintah Babel?

Kalau saya melihat pemerintah Babel dalam hal ini perlu memperjuangkan hal itu kepada pemerintah pusat. Begitu juga PT Timah dalam hal ini sebagai BUMN, juga harus ikut memperjuangkan itu kepada pemerintah pusat. Agar ekspor itu hanya dilakukan oleh satu pintu yaitu BUMN atau dan bersama BUMD. 

Anda sendiri melihat kondisi pertimahan di Babel seperti apa?

Yang terjadi saat ini, ada dua jalur yang berkaitan dengan pasir timah. Satu jalur BUMN, dalam hal ini PT Timah, satu lagi jalurnya yang diberikan konsesi-konsesi oleh Pemda. Di kedua jalur ini, pasir timah itu kan sama-sama dibawa ke smelter untuk dilebur dan dimurnikan. Kemudian setelah dilebur dan dimurnikan, ini sama-sama diekspor. Setelah itu dua-duanya mendapatkan profit. Yang kita pertanyakan di sini, profit dari jalur swasta ini kemana larinya? Tentu kepada perusahaan-perusahaan kan. kepada siapa saja.

Tapi kalau yang jalur BUMN, profit larinya ke dua arah. 35 persen ke swasta karena Timah itu 35 persen saham dimiliki swasta, dan 65 persen kembali ke negara. Baru negara kemudian melakukan mekanisme pembagian dengan pemda.

Saya melihat, khusus di Babel, kalau menurut saya, opini masyarakat luas itu terjebak pada isu PT Timah. Yang selalu dipermasalahkan itu adalah PT Timah. Tapi dalam hal ini saya bukan membela PT Timah.

Contoh dari isu-isu itu seperti apa?

Pemda menginginkan saham dari PT Timah, itu yang kemarin cukup panas. Lalu seperti yang diketahui baru-baru ini, masalah isu PT Timah mau investasi tin chemical di Banten. Ini diramaikan. Tapi tidak ada seorang pun yang meramaikan jalur di sebelah sini. Padahal ini, kalau berdasarkan UUD 1945, ini jelas semangatnya udah jelas keluar dari UUD 1945. 

Swasta kan juga mengklaim kalau profitnya ikut dinikmati rakyat Babel?

Siapa yang menjamin ini ke rakyat. Uangnya kan masuk ke perusahaan, enggak ada perusahaan menjamin itu kembali ke rakyat. Kalau ini, profit dari BUMN, masih ada kemungkinan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas-fasilitas umum. Misalnya RS, sekolah, dan lain sebagainya. 

Ada yang bilang carut marut pertimahan di Babel bermula saat rakyat diberi kesempatan untuk menambang. Menurut Anda?

Sebetulnya semangat Pemda pada waktu itu bagus. Tapi semangat pada waktu itu kan bagaimana mengatasi ekonomi masyarakat dalam waktu singkat. Dan itu menurut saya bukan merupakan produk akhir daripada suatu peraturan. Karena sekarang bayangkan kalau perusahaan-perusahaan swasta, kita enggak tahu apakah perusahaan swasta ini dimiliki orang Indonesia kah atau orang asingkah. 

Kemudian mereka menguasai mulai dari pasar, hingga smelter sampai pasir timah. Kan ini artinya sama juga dengan penjajahan ekonomi baru. Ini yang namanya kapitalis. Jelas itu. 

Kenapa Anda bilang kapitalis? 

Karena seperti saya katakan tadi, tidak ada yang menjamin profit dari swasta itu kembali ke rakyat. Dari profit yang dihasilkan dari timah, itu hanya 65 persen yang kembali ke pemerintah dan dibagi-bagi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Itu tidak sebanding dengan profit swasta yang 100 persen tapi tidak jelas kemana larinya.

Sebenarnya problematika seperti ini tidak hanya terjadi dalam persoalan timah saja. Di beberapa mineral logam lainnya juga terjadi hal yang sama. Kebanyakan BUMN itu dipertandingkan dengan swasta. Mulai dari ekspor, rebutan bahan baku dan otomotatis juga akan rebutan konsesi tambangnya. Oleh karena itu, wajib sebetulnya bagi pemerintah untuk mengadakan proteksi di tingkat sebelum ekspor itu. Agar keuntungan benar-benar kembali ke rakyat.

Bisa Anda jelaskan lebih lanjut perihal konsep proteksi yang tadi Anda katakan?

Jadi begini, pemerintah itu kan melakukan proteksi di bahan logam dasar, dalam hal ini balok timah. Hal ini bertujuan agar balok timah yang keluar itu lewat satu pintu dan profit yang dihasilkannya pun menjadi tetap kembali ke masyarakat lewat pemerintah yang mungkin dalam hal ini adalah BUMN. 

Pihak swasta dan rakyat juga masih bisa ikut serta dalam upaya pengolahan pasir timah sebelum akhirnya menjadi balok. Mulai dari penambangan, peleburan, pemurnian hingga akhirnya terbentuk balok. Di bagian ini, swasta dan rakyat mendapat upah yang namanya sistem cost (pengeluaran) dan fee (upah). Cost dalam arti mereka harus mengeluarkan uang untuk melakukan aktifitasnya di bagian sebelum menjadi balok. Sebagai gantinya mereka akan mendapat fee yang tentunya menutupi cost serta memperoleh keuntungan.

Kenapa pemerintah harus membatasi jumlah balok yang akan diterimanya dari rakyat dan swasta?

Seperti halnya menetapkan harga beli dari rakyat dan swasta sehingga pihak-pihak itu mendapat keuntungan, pemerintah juga harus membatasi jumlah balok yang akan dilepas berkenaan dengan harga di pasar. Terutama harga balok di tingkat pasar internasional. 

Dengan konsep proteksi, rakyat khususnya, bisa mendapatkan keuntungan yang ganda. Selain dapat keuntungan dari fee yang diperoleh pada waktu proses produksi, rakyat juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan balok yang dilakukan pemerintah yang kembali lagi ke mereka. Sementara untuk swasta, mereka juga bisa bermain dengan membeli balok dari pemerintah dan mengolahnya di bidang hulu.

Katanya pemerintah butuh biaya cukup besar untuk menerapkan sistem ini?

Bohong besar itu. Kalau kita hitung-hitungan nominal, tidak mungkin swasta bakal rugi ketika berada di bagian bawah sebelum proteksi. Karena cost yang mereka keluarkan pasti tertutupi dengan fee yang didapat.  Dan semakin banyak pasir timah yang mereka olah, maka makin besar fee yang diperoleh. Jadi tinggal bagaimana swasta bisa mendapat jatah yang besar untuk mengolah pasir timah menjadi balok. 

Sementara itu, pemerintah juga bisa tetap menjamin kembalinya profit ke rakyat dan tentunya itu harus didukung dengan komitmen pemerintah kalau itu bakal sampai dengan baik.

Sistem ini sepertinya terkesan sama dengan masa lalu. Yang kita ketahui kalau pemerintah, pada waktu itu diwakili PT Timah, menguasai penuh timah. Apakah akan tetap sama?

Kita bukan kembali ke masa lalu. Kalau masa lalu, PT Timah itu sebenarnya diproteksi oleh negara. Tapi PT Timah waktu itu juga tidak mempedulikan keadaan rakyat Babel. Karena rakyat tidak boleh menyentuh timah. Karena itu waktu terjadi reformasi, sudah betul Pemda membebaskan supaya rakyat juga ikut menikmati. Dan kemudian oleh karena terjadi waktu itu kesemwratan dilaranglah ekspor pasir, sehingga harus balok. Karena ekspor balok akhirnya orang harus punya smelter, kalau tidak punya smelter tidak bisa ekspor. 

Akibat harus punya smelter, yang terjadi adalah harus punya modal besar. Kalau tidak bisa punya modal besar berarti enggak bisa bikin smelter, akhirnya kembali lagi rakyat itu bergantung pada smelter-smelter. Nah oleh karena itu masalahnya ada dua jalur saya bilang tadi. Yaitu para pemilik smelter swasta dan PT Timah. Persaingan itu mengakibatkan harga pasir timah itu enggak bisa dipatok. Karena mereka bersaing. Begitu juga di tingkat internasional. Akan ada persaingan harga. 

Dan kedua lagi hal yang penting, mutu dari standar timah yang diekspor itu ktia tidak tahu. Karena timah ini masih banyak mineral ikutannya. Tidak hanya timah aja. 

Tapi kalau bagi saya yang terpenting dalam tata niaga ini adalah bagaimana memproteksi agar jangan sampai pihak asing masuk menguasai sampai ke hulu. Itu yang paling penting. masuk ke hulu yaitu menguasai konsesi-konsesi tambang. Bagaimana pemerintah tidak hanya makan royalti saja. Karena pada dasarnya royalti itu adalah upah. Tidak patut pemerintah itu mendapat upah. (*)

http://cetak.bangkapos.com/sorotan/read/73.html

Written by didit

22 Februari, 2009 pada 3:57 pm

Ditulis dalam 2008

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: