It’s All About News

Al Qiyadah Dinyatakan Aliran Sesat

leave a comment »

* Negara Dinilasi Tidak Netral dan Adil

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA — Koalisi Kebebasan Beragama/Kepercayaan menilai pemerintah telah berlaku tidak adil dan netral terhadap Al Qiyadah Al Islamiyah. Hal itu menyusul penetapan Al Qiyadah sebagai aliran sesat dan juga tindakan Mabes Polri termasuk Polda Metro Jaya yang telah memerintahkan penangkapan pemimpin dan pengikut Al Qiyadah Al Islamiah.

Karenanya, koalisi yang terdiri dari The Wahid Institue, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Yayasan Tifa, The Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Desantara, Madia, dan Jaringan Islam Liberal (JIL), menuntut negara agar berlaku adil dan netral.

“Kita juga menuntut negara untuk menghentikan kriminalisasi khususnya penggunaan pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama di dalam kasus Al Qiyahad Al Islamiyah,” ungkap Saur Siagian, tim Pembela Kebebasan Beragama, saat menggelar konperensi pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Kamis (1/11).

Saur menjelaskan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), khususnya pasal 18 UU No 12/2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik (Sipol), mengakui hak atas kebebasan beragama/kepercayaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, harus netral di dalam masalah keagamaan.

Sehubungan dengan hal itu, lanjut Saur, keputusan Badan Pengawas Aliran Kepercayan (Pakem) DKI Jakarta yang menyatakan Al Qiyadah Al Islamiyah adalah aliran sesat, menegaskan bahwa negara tidak netral dan adil.

“Begitu juga dengan perintah penangkapan pemimpin dan pengikut Al Qiyadah. Itu merupakan bentuk kriminalisasi atas hak melaksanakan kebebasan beribadah,” katanya.

Pernyataan senada diungkapkan Abdul Moqsith Gazali, perwakilan The Wahid Institue, dalam acara yang sama. Menurutnya, meskipun Islam merupakan kelompok mayoritas di Indonesia, pasal 156 KUHP hendaknya tidak digunakan untuk mendiskreditkan kaum minoritas seperti aliran Al Qiyadah. Begitu pula halnya dengan Fatwa MUI terkait Al Qiyadah Al Islamiyah. Kata Moqsith, fatwa MUI adalah aturan yang tidak mengikat negara.

Disinggung soal keresahaan masyarakat dengan kehadiran Al Qiyadah, Moqsith menduga belum tentu hal itu benar-benar terjadi. Mencontohkan sebuah aliran yang sempat berkembang, yaitu Ahmadiyah, ia menyebutkan ada sebuah desa dimana masyarakatnya tidak merasa resah dengan kehadiran aliran tersebut.

“Namun setelah ada pendatang yang lalu merasa resah dengan aliran itu, mereka kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang menghasilkan keresahan,” ujar Moqsith.

Lebih lanjut, Saur mengatakan Koalisi Kebebasan Beragama/Kepercayaan juga menuntut negara untuk secara aktif memfasilitasi dan membuka dialog secara setara dengan Al Qiyadah. Sebagai manusia dan warga negara ini, mereka, baik pemimpin maupun pengikut Al Qiyadah, juga patut diberikan perlindungan oleh negara.

Lalu, kepada seluruh elemen masyarakat untuk bisa menghentikan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan baik fisik maupun verbal. Elit agama juga tidak lagi mengklaim sesat dan menyesatkan terhadap kelompok tertentu. Dari banyak kasus fatwa penyesatan justru menjadi pendorong dan pembenar tindak kekerasan oleh kelompok masyarakat tertentu.

“Terakhir, kita menuntut negara untuk tidak membatasi hak atas kebebasan berkumpul dari anggota Al Qiyadah Al Islamiyah,” pungkas Saur. (*)

Iklan

Written by didit

1 November, 2007 pada 1:14 am

Ditulis dalam 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: