It’s All About News

Pencairan Dana MKT Molor

leave a comment »

– Diperkirakan Awal Desember
– Beralih ke Kementerian BUMN

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA — Pencairan dana kompensasi Mantan Karyawan Timah (MKT), yang telah disetujui Panitia Anggaran DPR RI sebesar Rp 35 miliar, terpaksa molor. Hal itu menyusul surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno dengan nomor B.282/MEN/SJ-PR/IX/2007 tertanggal 18 Septermber 2007 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam surat tersebut, Menakertrans menyarankan agar alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pesangon PT Timah sebesar Rp 35 miliar dan pesangon PT DI sebesar Rp 15 miliar sebaiknya tidak dialokasikan dalam pagu Depnakertrans. Tetapi anggaran itu dialokasikan pada masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi induk organisasi yang bersangkutan melalui Kementerian Negara BUMN.

Ketua tim lobi FKKBMKT Tonny Budianto mengatakan surat Menakertrans telah ditindaklanjuti dengan keluarnya rujukan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kepada Menkeu. Rujukan itu menyatakan dana MKT tidak lagi bermasalah di DJA sehingga Menkeu bisa meneruskan surat Menakertrans ke Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI untuk kemudian diteruskan lagi ke Kementerian BUMN.

“Kalau tidak ada halangan, dana MKT bakal cair pada awal Desember nanti melalui Kementerian BUMN,” ungkap Tonny kepada Bangka Pos Group di Jakarta, Sabtu (27/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, Panggar DPR RI menyetujui pembayaran dana kompensasi MKT sebesar Rp 35 miliar dalam APBNP 2007 yang disahkan pada 23 Agustus silam. Dana itu dialokasikan pada Depnakertrans yang kemudian bisa melakukan pencairan untuk lalu dibayarkan kepada sedikitnya 17.248 MKT.

Tonny menjelaskan surat Menakertrans dengan nomor B.282/MEN/SJ-PR- IX/2007 terbit setelah Depnakertrans berkonsultasi dengan Kantor Perbendaharaan Anggaran (KPA). Hasil konsultasi, Depnakertrans merasa tidak berhak melakukan pembayaran dana MKT. Sebab, PT Timah berada dibawah Kementerian BUMN. Karenanya yang lebih berhak membayar adalah Kementerian BUMN.

“Dengan adanya surat itu, bapak Rudianto Tjen, sebagai anggota Panggara DPR RI, meminta saya selaku tim lobi dengan Korwil FKKBMKT Jakarta bersama-sama menghadap ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kita lalu datang menghadap dan diterima TU Dirjen Perbendaharaan. Hasilnya FKKBMKT diminta membuat surat,” katanya yang mengaku mendatangi Dirjen Perbendaharaan bersama Ketua korwil FKKBMKT Jakarta Bangun Harahap, Eril Mukmin, Yusuf Latip dan Cucup.

Menanggapinya, FKKBMKT Korwil Jakarta menerbitkan surat dengan nomor 01/FKKBMKT/2007 tertanggal 20 Oktober 2007. Surat yang berperihal permohonan audiensi itu diperkuat dengan surat dari Rudianto Tjen selaku Panggar DPR RI.

Lebih lanjut, kedua surat tersebut diteruskan Dirjen Perbendaharaan kepada Kasubdit Pelaksanaan Anggaran (PA) III yang merupakan mitra dari Depnakertrans, Depkes, dan Depsos. Tonny Cs diterima Kasubdit PA III Adil Rusli di ruang kerjanya, Kamis (25/10) lalu.

“Kasubdit PA III memang menangani Depnakertrans, Depkes, dan Depsos. Namun, karena pembayarannya melalui kementerian BUMN, akhirnya Kasubdit PA III membantu FKKBMKT membuatkan surat kepada Direktorat Jenderal Anggaran Up Direktur Anggaran III dengan nomor surat F-7039/PB/2007 tertanggal 26 Oktober 2007,” jelas Tonny.

Berbekal surat dari Dirjen Perbendaharaan, Tonny Cs kemudian bertemu Direktur Anggaran III Sambas di kantor DJA. Malangnya, lagi-lagi kedatangan tim lobi dirasakan salah alamat. Sambas mengatakan penanganan masalah MKT berada di bawah pelaksana Anggaran I.

“Meski demikian, pak Sambas langsung berkoordinasi dengan Direktur Pelaksanaan Anggaran I Ruhut, dimana dikatakan bahwa DJA telah membuat surat kepada Menkeu untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Panggar DPR RI. Surat itu merujuk bahwa masalah dana MKT di Dirjen Anggaran sudah tidak ada masalah,” tandasnya.

Tonny menambahkan setelah nantinya Menkeu menyerahkan surat yang telah ditandatanganinya ke Panggar DPR RI, proses pencairan dana MKT hanya tinggal menunggu waktu. Informasi yang diterimanya dari Rudianto Tjen, anggota DPR RI asal Babel itu telah menghubungi dan sepakat dengan ketua Panggar DPR RI Emir Muis untuk segera menyikapi dan mengalokasi dana MKT yang lalu akan diteruskan ke Kementerian BUMN. Paling lama surat Menkeu akan singgah kurang lebih 2 x 24 jam di tangan Panggar DPR. Pencairan dana MKT akan lebih pasti setelah surat tersebut sampai di Kasubdit PA V yang menangani masalah pagu dari Kementerian BUMN.

“Semoga saja Menkeu tidak disibukkan dengan pekerjaan lain sehingga surat yang bakal ditujukan kepada Panggar dapat segera ditandatangani,” imbuh Tonny. (*)

Written by didit

28 Oktober, 2007 pada 1:24 am

Ditulis dalam 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: