It’s All About News

13 Parpol Terancam Tidak Ikut Pemilu

leave a comment »

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA — Sedikitnya 13 Partai Politik (Parpol) terancam tidak bisa mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Hal itu menyusul putusan majelis hakim dalam sidang uji materiil UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/10).

Majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Jimmly Asshiddiqie menolak permohonan dengan perkara No 16/PUU-V/2007. Dalam permohon tersebut, para pemohon, yaitu 13 parpol, meminta majelis hakim menyatakan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28A, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28G, dan pasal 28I UUD 1945. Mereka juga meminta agar pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Konklusinya pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan para pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak,” tegas Jimly di persidangan, Selasa (23/10).

Disamping itu, majelis menyatakan bahwa ketentuan electoral threshold (Ketentuan ambang batas), yang menjadi pertentangan para pemohon, tidak bersifat diskriminatif. Hal itu merupakan sebuah pilihan, seperti halnya parlianmetary threshold, dalam sistem perpolitikan.
Bahkan 13 parpol yang menjadi pemohon sudah menyetujui electoral threshold ketika mereka menjadi peserta pemilu 2004. Bahkan, salah satu pemohon juga ikut menentukan besarannya sebesar tiga persen.

“Dari perspektif HAM, pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) juga tidak mempengaruhi hak untuk berserikat dan berkumpul,” tambahnya.

Pada persidangan yang beragendakan pembacaan putusan tersebut, hadir pihak pemerintah yang diwakili Kabag Litigasi Dephukham RI Mualimin Abdi, Ka Biro Bantuan Hukum Depdagri Perwira, dan Kabag Penyelesaian Sengketa Depdagri Sigit Pujianto. Dari DPR RI, tampak hadir dua anggota Tim Biro Hukum Setjend DPR RI Rusmanto dan Trihartomo.

Sementara itu para pemohon diwakili kuasa hukumnya Syaiful Ahmad Dinar yang usai persidangan menilai bahwa putusan majelis hakim MK dirasakan tidak konsisten. Pasalnya, MK mengeluarkan putusan berbeda saat menerima permohonan yang berhubungan dengan calon independen.

“Kalau ditanya apakah nanti 13 parpol yang saya wakili akan melakukan merger agar bisa ikut pemilu yang akan datang, itu saya tidak bisa jawab,” ujar Dinar ketika ditemui usai persidangan.

13 parpol yang mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu antara lain Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Ada pula beberapa partai lainnya yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Pelopor (PP), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). (*)

Written by didit

23 Oktober, 2007 pada 1:37 am

Ditulis dalam 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: