It’s All About News

Tiga Tahun Kabinet Indonesia Bersatu, Rapor SBY-JK Masih Merah

leave a comment »

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA — Kemarin, Sabtu (20/10), genap tiga tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhono-Jusuf Kalla berjalan. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2004 silam, kinerja pemerintahan SBY-JK masih diwarnai dengan nilai merah. Pengamat Politik UI, Dr Kastorius Sinaga mengatakan hal tersebut dikarenakan terlalu banyak janji yang belum terpenuhi ketika SBY-JK melakukan kampanye dan pelantikan di DPR RI. Guna mengatasinya, mereka harus duduk bersama untuk menjalankan program pemerintah, khusus yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, di akhir masa pemerintahannya.

“SBY-JK harus duduk bersama dan mengadakan semacam oratorium politik dengan fokus pada pelaksanaan-pelaksanaan program-program pemerintah khususnya yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Tidak seperti sekarang ini dimana pada pisah-pisah. Yang satu, yaitu Presiden SBY lebih sibuk rapat di cikeas dengan memikirkan pelaksanaan program sampai akhir tahun, sementara satu lagi pergi silahturahmi politik untuk mendulang dukungan di tahun 2009. Itu kan tidak benar,” ungkap Kartorius saat dihubungi lewat telpon, Sabtu (20/10).

Duduk bersama harus dilakukan SBY-JK juga untuk memberikan contoh kepada menteri-menterinya. Kalau tidak, bisa jadi para menteri-nya juga akan jalan sendiri-sendiri di sisa waktu masa jabatannya. Bahkan tidak mustahil mereka memanfaatkan fasilitas kementerian untuk menyongsong pemilu 2009.

“Kalau itu terjadi maka namanya pengkhiatan terhadap rakyat,” ujarnya.

Kastorius menjelaskan pemerintahan SBY-JK memperoleh nilai jelek di beberapa aspek. Diantaranya nilai merah terjadi pada aspek ekomoni yang mencakup pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan infrastruktur untuk investasi. Kualitas kinerja birokrasi, baik pusat maupun daerah, penegakan HAM, dan penanganan- penangan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak juga dirasakan masih jauh dari yang diharapkan.

Disamping itu, pemerintah SBY-JK dinilai cukup berhasil dalam upaya pemberantasan KKN, pemeliharaan keamanan dan stabilitas nasional, kebijakan dan aktifitas luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta pengelolaan utang luar negeri. Selain itu tidak dipungkiri bahwa secara makro telah terbangun pondasi perekonomi yang sangat baik.

“Upaya pemberantasan KKN bisa kita kasih nilai 7 lah. Lalu pemeliharaan keamanan dan stabilitas nasional dapat 8, kebijakan dan akkitifats luar negeri 6, pertahanan dan keamanan 5. Untuk pengelolaan utang luar negeri patut jika diberi nilai 7. Hal itu terlihat dari lepasnya kita dari IMF, ketatnya Bapenas untuk melakukan pinjaman ke luar negeri, serta kinerja Depkeu yang sangat bagus dengan mencoba mengefektifkan peinjaman luar negeri,” tutur Kastorius.

Di pihak lain, lanjut Kartorius, yang masih mengecewakan adalah tidak berlangsungnya reformasi birokrasi. Artinya program-progam pemerintah SBY-JK tidak berjalan begitu baik akibat dari kualitas kinerja birokarsi, baik itu di pusat maupun tingkat dua sebagai titik otonomi daerah. Sehingga dapat dilihat ada banyak sekali dana pembangunan harus tersimpan dalam sertifikat SBI tidak bisa dijalankan.

Kastorius menyebutkan pemerintah SBY-JK bisa berjalan lebih baik dengan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, pemerintah SBY-JK harus mendapat dukungan DPR. Akan tetapi, Kartorius melihat meskipun DPR dikuasai mayoritas oleh Golkar dan PD, yang notabene adalah pendukung SBY-JK, justru banyak sekali disharmoni atau bahkan pengembosan atau pemboikotan oleh pihak DPR terhadap program-program pemerintah. Dan ini banyak hubungannya kepada persoalan internal di puncak kekuasaan SBY-JK.

“Secara keseluruhan dengan pemerintah SBY-JK dibandingkan janji- janji mereka temasuk mengecewakan bagi saya. Artinya terlalu banyak janji, waktu kampanye dan pelantikan di DPR tahun 2004, tidak sebandingkan dengan pencapaian setelah lebih dari setengah jalan pemerintahan yang dipimpin SBY-JK. Kita lihat saja program-program pemerintah yang begitu fundamental untuk mendorong perekonomian, itu tidak tercapai. Misalnya realisasi pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terkatung-katung sampai sekarang. Bahkan sejak menteri Aburizal Bakrie menjabat menko perekonomian sampai sekarang,” katanya. (*)

Written by didit

20 Oktober, 2007 pada 1:51 am

Ditulis dalam 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: