It’s All About News

Gus Dur Digugat Rp 99 Miliar

leave a comment »

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA — Dua mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB hasil Muktamar II PKB 2005, Eman Hermawan dan M Hanif Dhakiri, menggugat Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Tidak tanggung-tanggung, keduanya mengajukan gugatan ganti rugi immateril sebesar Rp 99 miliar, ditambah secara materil sebesar Rp 50 juta. Gugatan itu diajukan terkait pemecatan Eman dan Hanif sebagai Sekjen DPP PKB.

Ganti rugi harus dibayar Gus Dur secara tanggung renteng dengan Ketua Umum Dewan Tanfidz H Muhaimin Iskandar. Selain itu, anggota kuasa hukum Eman dan Hanif, Rangguh Adven Parmoto, mengatakan setidaknya ada empat tergugat dalam gugatan yang seyogyanya dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Selasa (2/10).

“Para tergugat itu antara lain, Dewan Syura, Dewan Tanfidz, Gus Dur, dan H Muhaimin Iskandar. Dari keempatnya yang hadir cuma satu, yaitu kuasa hukum Gus Dur dari kantor Pengacara Pamungkas & Partners. Dengan begitu, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan. Gugatan pun belum kita bacakan dipersidangan,” ungkap Rangguh, yang mewakili Eman dan Hanif bersama dengan Edy Sutrisno Sidabutar, Heintje Sumampouw Wagiu, Sentot Pancawardhana, dan Ribbay Apin Nasution, saat ditemui usai menghadiri sidang di PN Jaksel, Selasa (2/10).

Rangguh menjelaskan gugatan yang ditujukan kepada para tergugat berkaitan dengan pemberhentian Eman dan Hanif dari kedudukannya sebagai Wasekjen DPP PKB periode 2005-2010. Pemberhentian tersebut dinilai cacat prosedur dan cacat substantive, karena jelas-jelas tidak sesuai dengan anggaran dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan partai PKB.

Pertama, pemberhentian Eman dan Hanif hanya dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz DPP PKB. Padahal, berdasarkan ketentuan pasal 22 ART PKB, pemberhentian pengurus partai hanya dapat dilakukan melalui rapat pleno DPP PKB. Selain itu, rapat ternyata tidak memenuhi quorum sebagai syarat sahnya keputusan yang salah satunya adalah memberhentikan Eman dan Hanif.

“Karena hanya dihadiri 20 orang pengurus dari 53 pengurus DPP PKB,” ujarnya.

Lebih lanjut, alasan pemberhentian, sebagaimana tercantum dalam konsiderans Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 2364 dan 2365/DPP- 02/IV/A.1/VII/2007 adalah karena keduanya telah terpilih menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa. Padahal, berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 7 ART PKB, justru menyebutkan bahwa pimpinan badan otonom adalah salah satu dari anggota pengurus harian anggota pleno harian partai pada tingkatan masing-masing.

“Tindakan tergugat dalam pandangan kami telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHP. Soal jumlah ganti rugi, wajar diajukan sebesar itu. Yang digugatkan adalah Gus Dur,” tandas Rangguh.

Di persidangan, ketua majelis hakim, Aswan Nurcahyo mengatakan akan memanggil lagi pihak-pihak yang belum hadir dalam persidangan. Ketiga tergugat yang absen diharapkan bisa datang pada persidangan yang akan dilanjutkan pada Selasa (9/10) mendatang. (*)

Written by didit

2 Oktober, 2007 pada 2:23 am

Ditulis dalam 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: