It’s All About News

leave a comment »

* Aksi Damai Koalisi Purwakarta Menggugat
SBY Didesak Keluarkan Izin

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA — Koalisi Purwakarta Menggugat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan izin pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. Kedua pemimpin daerah beserta jajarannya itu dituding terlibat korupsi berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta.

Koalisi masyarakat yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB Permata), LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), serta sejumlah elemen masyarakat itu turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih dan menuntaskan kasus korupsi yang dimaksud. Begitu pula dengan Kejaksaan Agung RI guna menginstruksikan Kajati Jabar untuk melakukan hal yang sama.

“Kalau tuntutan kita ini tidak ditanggapi, kita akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi. Bahkan ribuan orang akan datang ke istana merdeka ini,” ungkap seorang orator dalam aksi damai di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (11/9).

Sedikitnya 100 orang yang tergabung dalam Koalisi Purwakarta Menggugat menggelar aksinya dengan orasi di depan istana merdeka. Aksi serupa dilanjutkan massa itu dengan terlebih dahulu melakukan longmarch ke kantor KPK yang kini berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ketua PB Permata, Aji Darmaji, mengatakan indikasi tindak pidana korupsi bermula dari temuan BPK RI perwakilan Jawa Barat yang melaporkan adanya kebocoran pada APBD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 11.860.000.000. Dugaan tindak pidana khusus itu bertambah dengan penyelewengan anggaran dana bencana alam dan anggaran pembangunan gedung Islamic Center.

“Walhasil kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Purwakarta nyata ada fakta dan data yang jelas namun para penegak hukum di Purwakarta seakan-akan menutup mata untuk menuntaskannya,” kata Aji di sela-sela aksi damai di depan Istana Merdeka, Selasa (11/9).

Karenanya, lanjut Aji, bersama koalisi Purwakarta menggugat, Presiden juga diminta menginstruksikan perangkat penegak hukum agar sungguh-sungguh menuntaskan kasus korupsi khususnya di kabupaten Purwakarta. Demikian pula KPK yang diharapkan mengambil alih kasus- kasus tersebut dalam waktu 30 hari kedepan terhitung sejak kemarin.

Koordinator Koalisi Purwakarta Menggugat, Yosep Agung Komara, menambahkan Presiden juga harus menindak tegas penegak hukum yang memperlambat penanganan hukum di Purwakarta. Presiden melalui Mendagri turut diminta untuk segera menonaktifkan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta karena telah hahal menciptakan pemerintahan yang berisih dari tindak pidana korupsi.

“Kami mendesak KPK untuk menangkap dan mengadili koruptor di Purwakarta termasuk Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta,” tegas Yosep di tempat yang sama. (*)

Iklan

Written by didit

11 September, 2007 pada 12:49 pm

Ditulis dalam 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: