It’s All About News

Tim Lobi MKT Batal Bertemu Menakertrans

leave a comment »

* Depnakertrans Belum Tahu MKT Cair
* Segera Agendakan Audiensi

Laporan Wartawan Bangka Pos, M Ismunadi

JAKARTA — Tim lobi kompensasi dana Mantan Karyawan Timah (MKT) gagal bertemu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno di Gedung Depnakertrans Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/9). Seyogyanya, tim lobi yang terdiri dari Tonny Budianto selaku ketua tim, M Thamrin Matarus sebagai Sekretaris umum Forum Komunikasi Keluarga Besar MKT, dan Matdun yang tercatat sebagai Ketua sub korwil MKT Belinyu hendak bertemu Menakertrans untuk mengagendakan audiensi pencairan dana kompensasi MKT yang telah disetujui dalam APBN P 2007 sebesar Rp 35 Miliar.

Disamping itu, tim lobi mendapati bahwa Depnakertrans, khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), belum mengetahui kalau dana kompensasi MKT disetujui untuk dibayar.

“Stafnya bilang kalau Pak Menteri sedang mengisi acara di Metro TV. Jadi tadi kita tidak bisa bertemu dengan beliau. Begitu juga dengan bagian TU Menakertrans yang biasa membuat agenda untuk Pak Menteri. Nanti kalau tidak sore ini (kemarin-red) atau besok (hari ini-red), saya akan datang lagi untuk memastikan jadwal audiensi,” ungkap Tonny saat ditemui Persda di gedung Depnakertrans, Jakarta, Senin (3/9).

Meski gagal, tim lobi tak ingin kedatangannya sia-sia. Mereka lalu menemui Kabag PHI dan Jamsostek Depnakertrans, Agusto. Tonny menyebutkan Agusto adalah salah seorang yang ikut memperjuangan dana MKT sejak permasalahan ini bergulir.

Akan tetapi, lanjut Tonny, pertemuan dengan Agusto membuahkan hasil yang sedikit mengecewakan. Ia mengaku belum mengetahui kalau pemerintah telah setuju untuk membayar dana kompensasi MKT. Bahkan kabar gembira itu baru didengarnya kemarin ketika bertemu tim lobi MKT.

“Selanjutnya kita bersama Pak Agusto bertemu Direktur PHI dan Jamsostek Depnakertrans, Sugandi. Dan jawaban yang sama dilontarkan Pak Sugandi, Depnakertrans, khususnya bagian yang dipimpinnya, belum mendapat kabar tentang pencairan dana kompensasi MKT sebesar Rp 35 miliar itu,” ujarnya.

Walaupun begitu, Sugandi berjanji akan segera berkoordinasi dengan Komisi IX DPR RI dan panitia anggaran (Panggar) terkait pembayaran kekurangan pesangon MKT yang sebelumnya telah disetujui tersebut. Jika sudah mendapat kepastian, Sugandi mengaku PHI dan Jamsostek siap membantu secara teknis untuk pembayaran dana MKT.

Tonny menjelaskan pencairan dana MKT, yang telah diperjuangkan selama kurang lebih delapan tahun, masuk dalam salah satu mata pasal dalam APBN P 2007 yang disahkan pada 27 Agustus lalu. Dana anggaran yang disiapkan pemerintah itu berada di bawah Depnakertrans.

Desak Percepatan

Lebih lanjut, Tonny menjelasakn bahwa biasanya anggaran yang telah disetujui dalam APBN P akan direalisasikan dalam waktu kurang lebih dua bulan setelah disahkan. Apabila tidak halangan, pria yang kesehariannya beraktifitas di DPR RI ini memperkirakan dana kompensasi MKT akan cair sekitar awal Oktober atau November mendatang.

“Untuk itu, kami dari kepengurusan FKKBMKT melakukan jemput bola baik di DPR maupun Depnakertrans. Kami ingin dana anggaran itu segera dicairkan,” kata Tonny.

Ditambahkannya, desakan untuk percepatan pembayaran juga akan dilakukan dalam audiensi bersama Menakertrans yang bakal mengikutsertakan Gubernur Babel Eko Maulana Ali, Bupati Belitung Darmansyah Husein, anggota DPD H Rosman Djohan, serta anggota komisi IX DPR RI Rudianto Tjen.

Sekretaris Umum FKKBMKT M Thamrin Matarus mengatakan guna memudahkan pembayaran dana kompensasi, para MKT, yang berjumlah 17.248 orang, dihimbau untuk menyiapkan nomor rekening bank. Selain itu mereka yang tersebar di sejumlah daerah tersebut, diantaranya Bangka, Belitung, Bandung (Jawa Barat), Jakarta, serta Karimun dan Kundur di kepulauan Riau, juga diharapkan bisa menyiapkan persyaratan administrasi lainnya berkenaan dengan dana kompensasi MKT.

“Kesiapan administrasi itu seperti SK Pemberhentian. Lalu kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia maka diharapkan ahli waris bisa meminta surat keterangan dari RT dan lurah yang menyatakan kalau dirinya adalah ahli waris,” ujar Thamrin yang ikut mendampingi Tonny.

Sudah Tahu

Sehubungan dengan APBN P 2007, anggota komisi IX DPR RI Rudianto Tjen menjelaskan bahwa setelah disetujui, APBN P 2007 selanjutnya diserahkan DPR ke Departemen Keuangan (Depkeu). Selaku lembaga yang mengatur keuangan, Depkeu kemudian akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencairkan dana anggaran yang ada. Termasuk diantaranya berkoordinasi dengan Depnakertrans sehubungan dengan pembayaran dana kompensasi MKT.

“Kalau Depnakertrans belum tahu, mungkin sekarang masih di Depkeu. Tapi tadi barusan kita rapat sama-sama dengan Menakertrans, dan dia sudah tahu kok tentang itu,” kata Rudianto, yang dihubungi Persda, Senin (3/9), seraya mengakhiri percakapan karena sedang mengikuti rapat anggaran di DPR RI, Jakarta. (*)

Iklan

Written by didit

3 September, 2007 pada 7:51 pm

Ditulis dalam 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: